LiputaNews - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat tengah menjalankan audit terhadap sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi di wilayahnya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan atas pengelolaan keuangan negara serta bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Audit Menyasar Sektor Penting yang Berpotensi Timbulkan Kerugian Negara
Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, menyampaikan bahwa audit difokuskan pada berbagai proyek strategis yang memiliki potensi besar menimbulkan kerugian negara. Di antaranya mencakup kasus-kasus yang kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum.
Beberapa kasus yang menjadi objek pemeriksaan BPKP Kalbar antara lain:
-
Pengadaan Lahan untuk Kantor Bank Kalbar
Audit ini dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan lahan yang berlangsung pada 2015. Kejaksaan Tinggi Kalbar telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Hasil audit sementara menunjukkan adanya kelebihan pembayaran yang diduga mencapai Rp30 miliar karena adanya mark-up harga tanah.
-
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di KUD Sinar Mulia, Kabupaten Sanggau
Pemeriksaan ini menyoroti distribusi dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2019–2020. Diduga terjadi penyimpangan administratif yang menimbulkan potensi kerugian negara.
-
Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Desa Pasir, Kabupaten Mempawah
Permintaan audit datang dari pihak kepolisian menyusul laporan masyarakat mengenai indikasi penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2019 dan 2021. Potensi kerugian dalam kasus ini disebut melebihi angka Rp200 juta.
BPKP Berperan Aktif dalam Pencegahan Korupsi
Audit oleh BPKP bukan hanya bertujuan menghitung kerugian negara, tetapi juga berperan dalam memberikan solusi perbaikan atas kelemahan sistem pengelolaan anggaran. Dengan begitu, tindakan preventif dapat diambil agar praktik korupsi tidak terulang.
BPKP Kalbar juga dilaporkan berhasil mengidentifikasi potensi efisiensi belanja daerah. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bisa dioptimalkan, dengan total potensi efisiensi mencapai Rp1,27 triliun. Angka ini terdiri dari Rp529,57 miliar dari DAU dan Rp743,26 miliar dari DAK Fisik.
Langkah ini mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal pemerintah memiliki kontribusi nyata dalam mengefisienkan belanja negara.
Sinergi dengan Penegak Hukum untuk Tindak Lanjut Hasil Audit
BPKP Kalbar juga membangun kerja sama erat dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dalam rangka menindaklanjuti hasil audit. Kolaborasi ini bertujuan agar hasil temuan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk keperluan proses hukum.
Misalnya, dalam kasus Bank Kalbar, laporan BPKP menjadi salah satu pijakan penting bagi Kejaksaan Tinggi Kalbar dalam menetapkan tersangka dan menggali lebih dalam unsur-unsur pidana korupsi.
Komitmen Menuju Pengelolaan Keuangan yang Lebih Transparan
Apa yang dilakukan BPKP Kalbar menjadi gambaran nyata bagaimana institusi pengawasan dapat berkontribusi secara aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
Partisipasi masyarakat juga sangat penting. Masyarakat diimbau untuk berperan serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam penggunaan anggaran, dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan.
Kesimpulan:
Audit yang dilakukan BPKP Kalbar terhadap beberapa kasus korupsi di Kalimantan Barat menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang bersih. Dengan audit yang objektif dan berbasis data, serta dukungan penegakan hukum yang kuat, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan dan dana publik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
.png)
